PEDOMAN SUARA, GOWA – Massa yang tergabung dalam Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) dan Media Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group menggeruduk Mapolresta Gowa, Selasa (8/9/2026).
Aksi unjuk rasa yang dipimpin jenderal lapangan Andis itu mendesak kepolisian memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak di bawah umur yang telah berjalan sekitar tiga bulan.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Polresta Gowa segera mengambil langkah hukum terhadap terlapor serta membuka perkembangan penyidikan kepada keluarga korban.
Kasat Reskrim Polresta Gowa, AKP Muhalis yang menemui massa menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti perkara tersebut secara profesional, objektif dan transparan sesuai ketentuan hukum.
Dalam penyampaian di hadapan massa, Kasat Reskrim juga menjanjikan langkah tegas terhadap terlapor dalam waktu 7×24 jam.
“Kami dari Polresta Gowa mengapresiasi dan menghargai aksi damai yang dilakukan hari ini. perkara ini sudah naik sidik, tinggal menangkap ini pelakunya, kalau perlu terbitkan DPO secepatnya. Ini juga sudah menjadi atensi Bapak (Kapolresta Gowa) harus dituntaskan ini barang, berikan waktu kepada saya 7×24 Jam saya maksimalkan, artinya jika bapak memberikan informasi kepada kami biar sekarang (pelaku ditangkap) hari ini pak. Jadi tujuan kita sama menemukan dan menangkap pelaku,” ujar Kasat Reskrim.
Massa LPRI dalam aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta transparansi hasil visum korban, evaluasi terhadap kinerja Unit PPA Polresta Gowa serta penghentian segala bentuk tekanan terhadap media maupun masyarakat yang menyuarakan perkembangan perkara.
LPRI juga meminta evaluasi terhadap penyidik berinisial R yang dinilai massa belum menangani perkara secara optimal.
Terkait hasil visum, Kasat Reskrim menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyampaikan perkembangannya kepada keluarga korban sesuai prosedur
Sementara mengenai evaluasi Unit PPA dan penyidik, pihak kepolisian menyatakan akan melaporkannya kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi internal.
Polresta Gowa juga menyatakan jawaban resmi tertulis dari pimpinan akan disampaikan kepada perwakilan LPRI dan keluarga korban paling lambat tujuh hari kerja sejak aksi berlangsung.
Sebelumnya, keluarga korban dan sejumlah awak media, telah bertemu dengan Kanit PPA, Iptu Stevi di ruang kantornya, mempertanyakan lamanya proses penanganan perkara dan meminta penyidik dan Kanit PPA bekerja secara profesional.
Kanit PPA mengatakan dirinya baru sekitar satu minggu menjabat dan meminta waktu untuk mempelajari serta menindaklanjuti perkara tersebut.
Meski demikian, Kuasa hukum menyebut pihaknya tidak mempersoalkan pergantian personel atau pejabat yang baru menangani perkara, melainkan meminta tugas dan fungsi penyidik dijalankan secara optimal.
“Yang saya soroti bukan pribadi yang bersangkutan, apakah pak Kanit baru menjabat atau sudah lama. Yang saya soroti adalah tugas dan fungsinya,” ujar kuasa hukum.
“Ketika seorang pejabat Polri dilantik atau menerima serah terima jabatan (sertijab), saat itu juga tanggung jawab penuh atas tugas, wewenang, dan fungsi jabatan tersebut resmi berpindah kepadanya,” tambahnya
Untuk diketahui, dugaan TPKS tersebut disebut terjadi di kawasan Perumahan Bumi Batara Mawang Permai, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Korban disebut merupakan anak perempuan berusia 14 tahun.
Orangtua korban selanjutnya melaporkan dugaan kasus tersebut pada 18 Mei 2026 di Polda Sulawesi Selatan dengan nomor laporan LP/B/522/V/2026/SPKT/Polda Sulawesi Selatan dan berjalan dua bulan.
Selanjutnya perkara kemudian dilimpahkan penanganannya ke Satreskrim Polresta Gowa sejak Juli 2026 lalu, namun hingga September 2026 kepastian penegakan hukum terhadap terlapor berinisial R (20) belum juga menemui titik terang.
Ironisnya, dalam penanganan laporan TPKS di Polresta Gowa, penyidik disebut telah bertemu langsung dengan terlapor dan menyerahkan surat pemanggilan pertama hingga kedua. Namun, pada pengecekan berikutnya, terlapor justru dinyatakan sudah tidak berada di rumah.
Orang nomor satu di Polresta Gowa Kombes Pol Yusuf Usman Pada 13 Agustus 2026, bahkan sekian kalinya menyampaikan bahwa perkara telah meningkat ke tahap penyidikan.
Namun, hingga aksi berlangsung, keluarga korban masih mempertanyakan status hukum terlapor dan langkah penyidik selanjutnya.
LPRI menegaskan akan mengawal perkembangan perkara tersebut. Jika tidak terdapat kejelasan, massa menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar dan menempuh mekanisme Pengaduan Masyarakat (Dumas). (Tim)
