PEDOMAN SUARA, MAKASSAR – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Lintas Mata Nusantara (LMN).
Pimpinan Media Lintas Mata Nusantara, (LMN) News Group yang akrab disapa Puang Marshall, mendesak pemerintah daerah bersama pihak Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean BBM yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Puang Marshall, persoalan antrean panjang di SPBU tidak semestinya hanya dibebankan kepada Pertamina. Pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kota, dinilai perlu ikut turun tangan melakukan pengawasan dan mencari solusi atas dampak yang muncul di lapangan.
“Jangan kita hanya fokus ke Pertamina. Pemerintah juga harus turut bersuara dan jangan berdiam diri,” kata Puang Marshall kepada awak media, Rabu (09/09/2026).
Ia menilai antrean kendaraan di SPBU yang berlangsung dalam waktu panjang berpotensi menimbulkan persoalan lain, salah satunya kemacetan lalu lintas.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat aktivitas masyarakat ikut terganggu. Puang Marshall mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak antrean BBM tersebut.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berada di belakang meja, tetapi hadir melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak.
“Bayangkan kemacetan di Kota Makassar, dari malam ketemu malam. Salah satu yang terlihat adalah antrean di setiap SPBU yang berkepanjangan,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Awasi Distribusi BBM
Lintas Mata Nusantara juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, khususnya untuk memastikan ketersediaan BBM sesuai kebutuhan masyarakat.
Puang Marshall mengatakan pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan distribusi BBM di wilayahnya.
Karena itu, ia mendorong agar persoalan antrean panjang tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau kemacetan ini tidak bisa diatasi, pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi distribusi solar untuk kepentingan tertentu.
Namun, tudingan tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Kenapa jadi langka? Ada dugaan tengkulak atau pihak tertentu bermain. Itu harus diperiksa, jangan hanya dibiarkan,” ujar Puang Marshall.
Ia meminta aparat dan instansi terkait tidak berhenti pada persoalan antrean di SPBU, tetapi turut menelusuri rantai distribusi solar apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Persoalan LPG Juga Disorot
Selain solar, Puang Marshall turut meminta pemerintah memperhatikan persoalan distribusi LPG yang juga berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan distribusi energi berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi gangguan pasokan.
“Kita juga harus mengoreksi pemerintah terkait tabung LPG. Jangan sampai masyarakat terus yang merasakan dampaknya,” ujarnya.
Lintas Mata Nusantara berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi distribusi BBM dan LPG di lapangan.
Ia juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya untuk mencari penyebab antrean solar dan memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan.
Puang Marshall menegaskan, kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya menerima fasilitas negara, tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan, pemerintah harus hadir dan bersuara,” tegasnya.
Lintas Mata Nusantara pun mengajak masyarakat dan insan pers ikut mengawal persoalan antrean BBM, distribusi solar, serta LPG agar penanganannya dilakukan secara terbuka dan tidak merugikan masyarakat. (Tim)
