PEDOMAN SUARA, MAKASSAR –Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmen membangun hubungan industrial yang harmonis melalui kegiatan ramah tamah dalam rangka peringatan May Day 2026.
Kegiatan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Senin (4/5/2026) itu menjadi ruang konsolidasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.
Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, agenda ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi penegasan arah kebijakan ketenagakerjaan di Kota Makassar yang berbasis dialog dan kolaborasi lintas sektor.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa momentum May Day tahun ini mencerminkan terbangunnya komunikasi yang semakin positif antara seluruh elemen ketenagakerjaan.
Ia menilai keberhasilan rangkaian May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi pada 1 Mei lalu menjadi bukti nyata bahwa dialog terbuka mampu menciptakan suasana kondusif.
“Kita melihat bagaimana komunikasi antara pekerja, serikat, pengusaha, dan pemerintah terbangun dengan sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif dan penuh kebersamaan,” ujarnya.
Munafri yang akrab disapa Appi juga mengapresiasi peran aparat TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan selama peringatan Hari Buruh di Makassar.
Menurutnya, situasi yang aman menjadi fondasi penting dalam membangun iklim investasi dan hubungan industrial yang sehat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa komunikasi tidak boleh berhenti pada momentum tahunan seperti May Day. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan mendorong pembentukan forum dialog rutin bulanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
“Ke depan, kita tidak boleh hanya bertemu saat ada masalah. Harus ada forum rutin yang membahas persoalan sejak dini. Kita tidak mencari siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana solusi terbaik bisa dihasilkan tanpa merugikan pihak manapun,” tegasnya.
Gagasan forum dialog ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meredam potensi konflik hubungan industrial. Munafri bahkan mengusulkan mekanisme pertemuan bergilir, dimulai dari pemerintah, kemudian asosiasi pengusaha, hingga konfederasi serikat pekerja setiap bulannya.
Dengan pola tersebut, setiap persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dipetakan secara sistematis, dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Ia berharap, saat peringatan May Day tahun berikutnya, tidak ada lagi persoalan yang mencuat ke permukaan.
“Harapan kita, saat memasuki 1 Mei tahun depan, semua persoalan sudah selesai. Yang ada hanyalah perayaan yang meriah dan membahagiakan bagi seluruh pekerja,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Makassar juga menyerahkan berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam dunia ketenagakerjaan.
Penghargaan diberikan kepada 10 konfederasi serikat pekerja, lima karyawan difabel, lima penerima santunan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah mitra strategis seperti Pengadilan Negeri Makassar dan Apindo.
Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol penguatan hubungan industrial yang inklusif, di mana semua pihak, termasuk pekerja disabilitas, mendapatkan perhatian dan pengakuan yang setara.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar perayaan, melainkan refleksi bersama untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Penyerahan penghargaan malam ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi luar biasa, khususnya bagi karyawan disabilitas dan mitra kerja strategis. Ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan, termasuk dinamika ekonomi dan perubahan dunia kerja.
Kegiatan ramah tamah May Day 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Makassar, jajaran perangkat daerah, pimpinan perusahaan, asosiasi dunia usaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh se-Kota Makassar.
Dengan penguatan forum dialog rutin yang digagas Pemerintah Kota Makassar, arah kebijakan ketenagakerjaan di kota ini diharapkan semakin progresif, tidak hanya responsif terhadap konflik, tetapi juga mampu mencegah persoalan sejak dini demi terciptanya kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. (*)
