PEDOMAN SUARA, MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus mematangkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2026.
Momentum ini dipastikan tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah konkret memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk ancaman El Nino yang mulai diwaspadai.
Puncak kegiatan HKBN 2026 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, di Kantor BPBD Kota Makassar, Jalan Kerung-kerung. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan hadir langsung dan bertindak sebagai pembina apel kesiapsiagaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan bahwa tema nasional tahun ini, “Siap untuk Selamat”, menjadi pengingat penting bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
“Besok kita akan melaksanakan apel kesiapsiagaan yang diikuti seluruh potensi kebencanaan, mulai dari perangkat daerah, stakeholder, relawan hingga masyarakat. Ini menjadi penanda bahwa kesiapsiagaan di Kota Makassar terus kita perkuat secara kolaboratif,” ujar Fadli, Selasa (28/4).
Apel kesiapsiagaan tersebut akan dirangkaikan dengan gelar pasukan dan peralatan kebencanaan. Dalam agenda ini, BPBD akan menampilkan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi berbagai potensi bencana, seperti banjir, kebakaran, hingga kekeringan.
Tidak hanya itu, BPBD Kota Makassar juga akan meluncurkan program inovatif bertajuk Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana (SALAMA).
Program ini menyasar anak-anak usia dini melalui pendekatan edukasi berbasis outbound yang melibatkan peserta dari tingkat PAUD, SD hingga SMP.
“Program SALAMA ini adalah upaya preventif untuk menyelamatkan anak melalui edukasi aman bencana. Sejak usia dini, mereka diajarkan bagaimana menghadapi situasi darurat tanpa panik,” jelas Fadli.
Selain peluncuran SALAMA, agenda HKBN 2026 juga akan diwarnai dengan pengukuhan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Makassar.
Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis yang menghimpun kekuatan relawan, komunitas, dan berbagai stakeholder dalam mendukung upaya mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Fadli menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“FPRB ini akan memperkuat sinergi antara BPBD, relawan, komunitas, dan stakeholder lainnya dalam membangun sistem mitigasi yang lebih solid di Kota Makassar,” tambahnya.
Di tengah persiapan HKBN 2026, BPBD Makassar juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak El Nino.
Fenomena ini diprediksi memicu tiga ancaman utama, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, dan gangguan kesehatan masyarakat.
“Krisis air menjadi dampak paling utama. Selain itu, suhu tinggi berpotensi mempercepat terjadinya kebakaran, dan juga meningkatkan risiko penyakit seperti ISPA dan gangguan pernapasan,” ungkap Fadli.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD bersama stakeholder telah menyusun dokumen rencana kontinjensi untuk berbagai skenario bencana, termasuk kekeringan.
Selain itu, lebih dari 1.000 unit tandon air disiapkan untuk didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Saat ini, BPBD telah memiliki stok awal sekitar 100 unit tandon yang mulai disalurkan berdasarkan skala prioritas wilayah terdampak.
Koordinasi juga terus diperkuat dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta, hingga lembaga filantropi seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
Sinergi ini juga melibatkan instansi teknis seperti PDAM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran guna memastikan kesiapan lintas sektor berjalan optimal.
Lebih jauh, Fadli menekankan pentingnya penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah sebagai langkah strategis dalam membuka akses pendanaan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat.
“Status tanggap darurat menjadi kunci agar kita bisa bergerak cepat dan mengakses dukungan pusat untuk penanganan bencana secara efektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan utama dalam penanggulangan bencana terletak pada kesiapan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pengalaman, sekitar 95 persen penyelamatan dalam situasi bencana dilakukan oleh individu, keluarga, dan lingkungan sekitar.
“Karena itu masyarakat harus menjadi subjek, bukan hanya objek. Ketika masyarakat siap, maka penanganan bencana akan jauh lebih efektif dan tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Kota Makassar akan menggelar gladi kesiapsiagaan dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan koordinasi berjalan optimal sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Melalui rangkaian HKBN 2026 ini, BPBD Makassar berharap kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga Kota Makassar benar-benar siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang. (*)
